Sanksi Pidana Bagi Manning Agency Yang Tidak Melaksanakan Sijil Buku Pelaut dan Pengesahan PKL

Berikut adalah artikel hukum mengenai sanksi pidana bagi manning agency terkait kewajiban administrasi dokumen pelaut.

Urgensi Sijil Buku Pelaut dan Pengesahan PKL oleh Manning Agency

Dalam industri maritim, perlindungan terhadap awak kapal dimulai dari tertib administrasi. Dua dokumen krusial yang sering kali diabaikan oleh perusahaan penempatan pelaut (manning agency) adalah Sijil Buku Pelaut dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Kelalaian terhadap dua hal ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran hukum yang memiliki implikasi pidana serius.

1. Kewajiban Hukum Manning Agency

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), setiap agen memiliki kewajiban untuk memastikan:

• Sijil Buku Pelaut: Proses pencatatan identitas pelaut dan masa layar pada buku pelaut yang harus disahkan oleh Syahbandar.
• Pengesahan PKL: Kontrak kerja antara pelaut dan pemilik kapal harus diketahui dan disahkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk memastikan syarat kerja tidak melanggar ketentuan hukum.

2. Sanksi Pidana Berdasarkan UU Pelayaran

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008, terdapat ancaman pidana bagi pihak yang mempekerjakan awak kapal tanpa dokumen yang sah atau tidak sesuai prosedur:

3. Jeratan Pidana dalam UU Pelindungan Pekerja Migran (PPMI)

Jika manning agency menempatkan pelaut ke luar negeri tanpa prosedur yang benar (termasuk tanpa PKL yang disahkan), mereka dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU No. 18 Tahun 2017:

• Pasal 81: Orang perseorangan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia (termasuk pelaut) yang tidak memenuhi persyaratan (seperti dokumen keberangkatan dan perjanjian kerja) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000.
• Pasal 82: Terkait penempatan yang tidak melalui pelaksana penempatan resmi atau tanpa dokumen lengkap, ancamannya adalah penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp15.000.000.000.

4. Dampak Bagi Pelaut dan Perusahaan

Ketidakpatuhan terhadap sijil dan pengesahan PKL memberikan dampak domino:

1. Bagi Pelaut: Kehilangan hak jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), kesulitan mengklaim asuransi jika terjadi kecelakaan kerja, dan masa layar tidak diakui secara legal.
2. Bagi Agency: Selain sanksi pidana, perusahaan terancam pencabutan Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK) oleh Kementerian Perhubungan.

Catatan Penting:

PKL yang tidak disahkan oleh Syahbandar atau pejabat berwenang dianggap cacat hukum. Jika terjadi sengketa ketenagakerjaan di kemudian hari, posisi tawar pelaut menjadi sangat lemah, dan perusahaan dapat dituduh melakukan praktik perdagangan orang (TPPO) jika ditemukan unsur eksploitasi.

Kesimpulan

Setiap manning agency wajib memahami bahwa efisiensi operasional tidak boleh mengabaikan legalitas. Mengabaikan sijil buku pelaut dan pengesahan PKL bukan hanya bentuk kelalaian profesional, melainkan kejahatan jabatan yang dapat menyeret pimpinan perusahaan ke ranah pidana penjara. Patuhi aturan demi keselamatan pelaut dan keberlangsungan bisnis maritim Indonesia.

About The Author

DPP AP2I

The Indonesian Fisheries Workers Association (AP2I) was established on May 1, 2021. To date, AP2I has more than 15,000 members, most of whom work as crew members on fishing vessels abroad. AP2I’s membership comes from various regions in Indonesia, reflecting the diversity of backgrounds and work experience in the fisheries sector. The organization is committed to championing the rights and welfare of Indonesian fisheries workers through advocacy, training, and professional legal support.

See author's posts