Sepenting Apa Keterwakilan Pengurus Perempuan Dalam Organisasi Pekerja Perikanan?
Bendum AP2I, Alfah Risma US
Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan organisasi pekerja perikanan bukan sekadar pemenuhan kuota atau formalitas administratif. Dalam industri yang sering dianggap sebagai “dunia laki-laki,” kehadiran pengurus perempuan membawa perspektif kritis yang sering terabaikan dalam meja perundingan.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa keterwakilan perempuan sangat krusial dalam organisasi seperti AP2I:
1. Menjangkau “Pekerja Tersembunyi” di Rantai Pasok
Industri perikanan bukan hanya tentang kapal di tengah laut. Sebagian besar pekerja di sektor pengolahan, pengepakan, dan logistik darat adalah perempuan.
- Advokasi Spesifik: Pengurus perempuan lebih peka terhadap isu upah buruh pengolahan, kondisi sanitasi pabrik, dan keamanan kerja di darat.
- Pendataan Akurat: Memastikan kontribusi ekonomi perempuan dalam industri perikanan diakui secara formal oleh negara.
2. Memperkuat Perspektif Kesejahteraan Keluarga
Pekerja perikanan (awak kapal) sering meninggalkan rumah dalam waktu lama. Masalah di darat—seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pengelolaan keuangan—berdampak langsung pada performa dan kesehatan mental pekerja di laut.
- Kebijakan Remitansi: Pengurus perempuan biasanya lebih progresif dalam mendorong program literasi keuangan bagi istri nelayan agar uang kiriman dikelola untuk aset produktif.
- Dukungan Psikososial: Membangun sistem pendukung (support system) bagi keluarga yang ditinggalkan guna mencegah keretakan rumah tangga atau masalah sosial lainnya.
3. Penanganan Isu Sensitif dan Pelecehan
Kasus pelecehan seksual atau diskriminasi gender seringkali sulit dilaporkan jika seluruh jajaran pengurus adalah laki-laki.
- Ruang Aman: Kehadiran pengurus perempuan menciptakan rasa aman bagi anggota perempuan atau anggota keluarga untuk melapor tanpa rasa takut atau malu.
- Kebijakan Zero Tolerance: Membantu organisasi menyusun pedoman internal mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja maritim.
4. Kepatuhan terhadap Standar Internasional
Organisasi internasional seperti ILO (International Labour Organization) dan FAO sangat menekankan kesetaraan gender dalam tata kelola maritim.
- Legitimasi Organisasi: Organisasi dengan keterwakilan perempuan yang kuat memiliki kredibilitas lebih tinggi saat berdialog dengan lembaga internasional atau donor global.
- Implementasi Konvensi: Mempercepat adaptasi standar kerja yang inklusif, memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia mencakup seluruh aspek tanpa bias gender.
Perbandingan Dampak Keterwakilan
| Aspek | Tanpa Keterwakilan Perempuan | Dengan Keterwakilan Perempuan |
| Fokus Isu | Terpusat pada teknis operasional kapal. | Teknis kapal + Kesejahteraan sosial & keluarga. |
| Akses Pengaduan | Terbatas; anggota perempuan cenderung diam. | Terbuka; adanya kanal khusus yang empatik. |
| Inovasi Program | Program pelatihan cenderung monoton. | Program bervariasi (kewirausahaan, kesehatan, literasi). |
| Relasi Stakeholder | Terbatas pada otoritas pelabuhan/kapal. | Meluas ke organisasi perempuan dan sosial. |
Poin Penting: Keterwakilan perempuan bukan berarti “mengambil alih” peran laki-laki, melainkan melengkapi sudut pandang organisasi agar kebijakan yang diambil lebih komprehensif dan menyentuh akar rumput yang selama ini tidak terlihat.
About The Author
