Garis Besar SE DJPL 17 Tahun 2024

Garis Besar Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE DJPL 17 Tahun 2024 Tanggal 30 Mei 2024:

1. Kewajiban penyesuaian perizinan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) ke surat izin usaha keagenan awak kapal (SIUKAK).
2. Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di daerah/wilayah setempat (Kantor Kesyahbandaran setempat) agar: (a) melaksanakan penyijilan (Sign On-Off) pada Buku Pelaut dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL): memastikan persyaratan sijil dan pengesahan PKL dilengkapi; CBA, MCU, Asuransi atau Jaminan Sosial, Izin/Surat Persetujuan bekerja dari Orangtua/Keluarga Awak Kapal yang diketahui oleh Pihak Kelurahan/Desa; dan (b) memfasilitasi penyelesaian perselisihan di luar pengadilan antara Awak Kapal dan/atau Persatuan Pelaut dan/atau Kuasanya dengan Perusahaan Keagenan Awak Kapal dan/atau Organisasinya dan/atau Kuasanya apabila perselisihan telah dilakukan secara musyawarah antara para pihak yang berselisih tetapi gagal menemukan kesepakatan dengan membawa bukti- bukti terkait.

About The Author

DPP AP2I

Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) didirikan pada 1 Mei 2021. Hingga saat ini, AP2I telah menghimpun lebih dari 15.000 anggota, yang sebagian besar bekerja sebagai awak kapal perikanan di luar negeri. Keanggotaan AP2I berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mencerminkan keberagaman latar belakang dan pengalaman kerja di sektor perikanan. Organisasi ini berkomitmen untuk memperjuangkan hak serta kesejahteraan pekerja perikanan Indonesia melalui advokasi, pelatihan, dan pemberian dukungan hukum profesional.

See author's posts