Esensi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Pengerjaan di Bidang Perikanan
sumber gambar: google
Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Perikanan
Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007, atau dikenal sebagai Work in Fishing Convention, merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan pekerja di sektor perikanan. Konvensi ini disusun oleh International Labour Organization (ILO) untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi para pekerja perikanan, mulai dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja hingga perlindungan sosial serta jaminan atas hak-hak dasar. Konvensi ini lahir dari kesadaran akan risiko tinggi, kerentanan, dan eksploitasi yang kerap mewarnai kehidupan para pekerja di sektor perikanan, baik di kapal skala kecil maupun industri besar.
Latar Belakang
Sektor perikanan dikenal sebagai salah satu sektor yang paling berbahaya di dunia. Kecelakaan laut, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang keras, paparan cuaca ekstrem, serta kurangnya perlindungan hukum menjadi masalah utama. Seringkali pekerja di kapal penangkap ikan mengalami eksploitasi, tidak mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, atau bahkan hak-hak dasar sebagai pekerja. Di banyak negara, hukum ketenagakerjaan tidak secara spesifik mengakomodasi perlindungan pekerja perikanan. Oleh karena itu, ILO merancang Konvensi No. 188 sebagai standar internasional untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor ini.
Tujuan Utama Konvensi
Esensi utama dari Konvensi ILO No. 188 adalah memberikan standar minimum yang mengatur:
- Persyaratan kerja yang adil dan layak bagi pekerja perikanan.
- Kesehatan dan keselamatan kerja di kapal penangkap ikan.
- Perlindungan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan kerja paksa.
- Penyediaan tempat tinggal yang layak di kapal.
- Asuransi dan jaminan sosial bagi pekerja perikanan.
- Pengaturan jam kerja dan waktu istirahat.
- Akses pada makanan, air bersih, dan fasilitas sanitasi.
- Prosedur repatriasi atau pemulangan pekerja ketika kontrak kerja berakhir atau terjadi kecelakaan.
Ruang Lingkup dan Cakupan
Konvensi ini berlaku untuk seluruh pekerja di kapal penangkap ikan, baik kapal kecil maupun besar, yang beroperasi di wilayah perairan nasional maupun internasional. Terdapat fleksibilitas bagi negara anggota dalam penerapan konvensi ini, terutama pada kapal-kapal kecil yang sifat operasinya lebih tradisional. Namun, prinsip utamanya adalah semua pekerja perikanan, tanpa memandang status atau lokasi kerja, berhak atas perlindungan yang sama.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Salah satu fokus utama Konvensi No. 188 adalah peningkatan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Kapal penangkap ikan wajib menyediakan perlengkapan keselamatan, seperti jaket pelampung, alat komunikasi darurat, dan prosedur evakuasi. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dan pelatihan keselamatan juga menjadi kewajiban, guna meminimalkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di laut.
Seluruh awak kapal harus mendapatkan akses pada fasilitas pertolongan pertama, pelatihan penanganan darurat, dan instruksi penggunaan alat keselamatan. Negara anggota diwajibkan mengadakan sistem pengawasan dan inspeksi untuk memastikan seluruh ketentuan ini dijalankan.
Jam Kerja, Istirahat, dan Kondisi Kerja
Konvensi ini mengatur batas jam kerja maksimum dan ketentuan waktu istirahat yang wajib dipenuhi. Pekerja perikanan tidak boleh dipaksa bekerja secara berlebihan tanpa mendapat waktu istirahat yang cukup. Hal ini penting untuk mencegah kelelahan yang dapat memicu kecelakaan kerja dan menurunkan produktivitas.
Selain itu, kondisi kerja di kapal harus memenuhi standar kenyamanan dan keamanan, seperti tempat tidur, ruang istirahat, serta perlengkapan dapur dan sanitasi yang memadai. Makanan yang cukup, bergizi, dan air minum bersih wajib tersedia bagi seluruh awak kapal.
Asuransi dan Jaminan Sosial
Pekerja perikanan berhak atas perlindungan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan kematian. Negara wajib memastikan adanya jaminan sosial yang memungkinkan pekerja dan keluarganya mendapatkan perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau meninggal dunia. Hal ini menjadi jaring pengaman penting, mengingat tingginya risiko kecelakaan di sektor perikanan.
Hak dan Kebebasan Dasar
Konvensi ILO No. 188 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak dan kebebasan dasar pekerja, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, berunding bersama, serta bebas dari diskriminasi, kerja paksa, dan perdagangan manusia. Negara anggota diwajibkan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hak asasi pekerja di sektor perikanan.
Repatriasi dan Perlindungan saat Terjadi Insiden
Jika terjadi kecelakaan, sakit, atau kontrak kerja telah selesai, pekerja berhak dipulangkan ke negara asal atau tempat perekrutan tanpa biaya tambahan. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan pekerja tidak terlantar ketika menghadapi situasi darurat, kecelakaan, atau konflik di lokasi kerja.
Pengawasan dan Penegakan Hukum
Negara anggota yang meratifikasi Konvensi No. 188 wajib membentuk sistem pengawasan, inspeksi, dan penegakan hukum. Inspektur ketenagakerjaan harus memiliki kewenangan untuk memeriksa kapal, memastikan seluruh standar dipenuhi, dan menjatuhkan sanksi jika ada pelanggaran. Transparansi dan partisipasi pekerja dalam proses pengawasan juga didorong agar pelaksanaan konvensi berjalan efektif.
Implementasi dan Tantangan
Walaupun Konvensi No. 188 telah memberikan landasan hukum internasional yang kuat, implementasinya di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak negara berkembang yang memiliki sektor perikanan tradisional masih terbatas dalam sumber daya dan infrastruktur untuk memenuhi seluruh standar konvensi. Namun, konvensi ini tetap menjadi acuan penting dalam mereformasi undang-undang nasional, meningkatkan kesadaran, serta mendorong kerja sama antarnegara dalam perlindungan pekerja perikanan.
Kesimpulan
Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 merupakan wujud nyata komitmen internasional untuk menegakkan hak, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja di sektor perikanan. Dengan mengatur standar minimum kesehatan, keselamatan, jam kerja, jaminan sosial, serta perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi, konvensi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi dan adil bagi seluruh pekerja perikanan, tanpa kecuali. Adopsi serta implementasi konvensi ini oleh negara-negara di dunia menjadi kunci utama untuk masa depan sektor perikanan yang berkelanjutan, aman, dan sejahtera bagi semua pelaku di dalamnya.
Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007
Tantangan dan Pertimbangan dalam Implementasi Standar Perlindungan Pekerja Perikanan
Meskipun Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 telah menjadi acuan penting dalam perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja perikanan secara global, Indonesia hingga kini belum meratifikasinya. Ada beberapa alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan ini, baik dari sisi kebijakan nasional, kesiapan sektor perikanan, hingga tantangan implementasi di lapangan.
Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur
Indonesia memiliki industri perikanan yang sangat luas, dengan ribuan kapal dan jutaan pekerja yang tersebar dari sabang hingga merauke. Namun, sebagian besar pelaku usaha perikanan masih didominasi oleh sektor tradisional dan usaha kecil. Banyak kapal penangkap ikan beroperasi dengan sumber daya yang minim dan fasilitas yang belum memenuhi standar internasional. Meratifikasi konvensi ini menuntut pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, kapasitas pengawasan, serta sistem perlindungan pekerja yang jauh lebih memadai—tantangan besar mengingat keterbatasan anggaran dan sarana di banyak wilayah pesisir.
Penyesuaian Regulasi Nasional
Standar yang diatur dalam Konvensi ILO No. 188 mengharuskan adanya perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan, keselamatan, dan perlindungan sosial di sektor perikanan. Proses harmonisasi aturan nasional agar sejalan dengan standar internasional bukanlah hal yang mudah, terutama karena peraturan di tingkat daerah sering kali berbeda-beda. Pemerintah perlu memastikan adanya sinkronisasi antara berbagai kementerian dan lembaga, yang bisa menjadi proses panjang dan kompleks.
Dampak Ekonomi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Sebagian besar pelaku usaha perikanan di Indonesia adalah skala kecil dan menengah yang sangat sensitif terhadap perubahan regulasi dan kenaikan biaya operasional. Implementasi standar minimum yang diwajibkan konvensi, seperti kesehatan, keselamatan, dan jaminan sosial, dapat berdampak pada peningkatan biaya yang tidak ringan. Kekhawatiran bahwa ratifikasi konvensi akan membebani pelaku usaha kecil, bahkan mengancam kelangsungan usaha tradisional, menjadi salah satu pertimbangan utama.
Prioritas Nasional dan Tahapan Reformasi
Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan perlindungan pekerja perikanan melalui berbagai peraturan nasional dan inisiatif kebijakan. Namun, penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi pekerja dipandang sebagai tahapan awal sebelum mengambil komitmen internasional yang lebih besar seperti ratifikasi konvensi. Pemerintah cenderung memilih untuk memperkuat kapasitas dalam negeri terlebih dahulu, agar ketika ratifikasi dilakukan, implementasinya dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah baru.
Kesimpulan
Ketidaksiapan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil, serta kebutuhan harmonisasi regulasi nasional masih menjadi tantangan utama sebelum Indonesia dapat meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007. Meski demikian, konvensi ini tetap menjadi referensi dalam upaya reformasi perlindungan pekerja perikanan. Komitmen menuju ratifikasi di masa depan akan membutuhkan sinergi yang kuat lintas sektor serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional.
About The Author
